Komisi XI Minta Pemerintah Prioritaskan Pembangunan Industri Manufaktur

19-12-2018 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir. Foto: Agung/od

 

Komisi XI DPR RI mengharapkan ekonomi Indonesia kuat, tidak terpengaruh oleh tekanan ekonomi global. Pemerintah diminta memprioritaskan pembangunan, pengembangan dan peningkatan industri manufaktur, di mana bahan baku diubah menjadi barang jadi dalam skala yang besar.

 

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir menginginkan agar volatilitas ekonomi Indonesia itu tidak terganggu ketika ada tekanan ekonomi global. Hal ini karena ada barang-barang yang tergantung kepada kepentingan mereka, pemerintah harus merubah arah politik kebijakan pembangunan perekonomian rakyat.

 

“Ke depan industri manufatur yang harus kita perkuat, supaya kita dalam tekan ekonomi global sekuat apapun kita bisa kuat berdiri diatas telapak kaki kita sendiri,” katanya saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan sejumlah mitra kerja di Kantor Perwakilan BI, Denpasar, Bali, Jumat (14/12/2018).

 

Hadir dalam pertemuan ini, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan, Kepala Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan, Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik, Deputi Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan jajaran Pemerintah Provinsi Bali.

 

Menurut legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini, pertumbuhan Indonesia pada akhir tahun ini agak tertekan, dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Kamisi XI DPR RI berharap partumbuhan ekonomi bisa tumbuh 5,3 persen atau minimal 5,18 persen, tapi  disampaikan oleh BI yang hanya 5,1 persen. Artinya hal ini masih dibawah dari target.

 

“Nah itu tadi jawabannya. Kenapa begitu, karena kita terlalu mengandalkan pada industri yang berdasarkan kepada hasil sumber daya alam. Kita harus ubah itu, harus di manufaktur. Dulu kita jualan CPO, ke depan kita harus jualan industri kosmetik. Dulu kita jualan getah karet, ke depan kita harus ubah jadi aspal atau kita jual dalam bentuk bahan-bahan jadi yang sudah diproduksi. Sehingga tidak lagi kita mengandalkan pada raw material dan tenaga kerja kita terserap di situ,” ujar legislator dapil Sumatera Selatan I ini. (as/sf)

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...